Kelimutu

Thursday, 31 July 2014

SKETSA PRING- BAMBU PETUK

 Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Rachmawati Soekarnoputri memberikan sikap terhadap hasil Pilpres 2014. Dia mengaku resah banyaknya kecurangan dalam perhelatan pesta demokrasi ini.

Putri ketiga Presiden pertama RI Soekarno itu menjelaskan, sikap ini dilandasi lantaran banyak desakan dari berbagai pihak. Dirinya pun sesumbar segera membentuk gerakan atas persoalan ini bernama Front Pelopor.

"Saya ingin menjelaskan keinginan saya untuk menyatakan sebuah deklarasi atas nama pribadi dan adanya desakan dan permintaan dari berbagai kalangan untuk menyatakan sikap. Saya menyatakan sebagai anak bangsa yang independen. Tapi lebih dari itu, menyelamatkan hak bangsa dan negara. Proses pilpres banyaknya kecurangan yang diperlihatkan oleh anak bangsa dalam mengambil momentum kekuasan. Jadi perkenankan saya ingin deklarasikan Front Pelopor yang diambil sebagai pendiri Partai Pelopor," kata Rachmawati saat jumpa pers di kediamannya bilangan Pejaten, Jakarta, Kamis (31/7).

Pendiri Universitas Bung Karno (UBK) menambahkan, kegiatan yang akan dilakukan oleh gerakan tersebut, yakni mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar bertindak tegas terutama soal banyaknya spanduk bertuliskan 'Jokowi Presiden Terpilih'. Sebab, ini merupakan usaha makar kubu capres-cawapres nomor urut 2 tersebut.

"SBY agar bertindak tegas. Harus memerintahkan, menurunkan gambar 'Jokowi Presiden Terpilih'. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini usaha makar," ujar adik kandung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Selain itu, Rachmawati kian sesumbar, bila spanduk itu tidak lekas diturunkan oleh rakyat. Maka itu, dia memberikan ultimatum. Dia bahkan menyebut ada intervensi pihak luar atas berbagai hal terkait Pilpres.

"Rakyat kita jangan 'ternina bobo' oleh intervensi asing. Bila ini foto tidak diturunkan 2x24 jam maka rakyat akan bertindak," tegasnya.
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia­ :

www.SelamatkanIndone­sia.com

Wednesday, 30 July 2014

Sergey Mavrodi The Truth the Government doesnt want you to know



SERUAN PROGRES 98:


Demi penuntasan sejumlah kasus KKN yang

disinyalir melibatkan Jokowi dan Megawati sebagaimana telah kami adukan

ke KPK sebagai berikut:


(1) Kasus tiga rekening gratifikasi

Jokowi. (2) Kasus korupsi 12,4 APBD Solo saat Jokowi menjabat selaku

Walikota. (3) Kasus Bus Trans Jakarta Jokowi senilai 1,5 triliun. (4)

Kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$ 8 juta. (5). Kasus

Release and Discharge BLBI oleh Megawati Soekarnoputri.




Maka melalui kesempatan ini kami serukan kepada sahabat-sahabat pejuang

perubahan untuk bergabung dengan aktivis Progres 98 guna melakukan aksi

nginap di KPK, terhitung sejak:


Tanggal: Rabu malam 30 Juli, pukul 18.00 WIB hingga 21 hari ke depan, tempat Gedung KPK.


salam hormat


Faizal Assegaf
Ketua Progres


NB: Aksi ini dilakukan secara damai dan terbuka untuk umum. Berkenan untuk disebarkan ke seluruh
Photo

Saturday, 26 July 2014

Pesan Video Prabowo Subianto | 25 Juli 2014

Bos Kompas: Katolik dan Cukong Wajib Dukung Jokowi

    Cetak  

    Post 23 Maret 2014
    By Faizal Assegaf  

kompas Jakob Oetama dan sinar Mas

Ada cerita menarik yang beredar terbatas di kalangan petinggi Kompas Gramedia Group. Tentang konspirasi di balik opini bentukan jaringan media menghadapi pemilu 2014. Tentang "kolaborasi kotor" kelompok misionaris Katolik, konglomerasi Tionghoa dan elit PDIP. Tentang rekayasa pencitraan Jokowi - Ahok menggilas akal sehat publik.

Kisah penuh misteri itu berawal di akhir bulan Desember 2013. Orang - orang berduit triliun rupiah yang kemudian dikenal dengan "cukong", berkumpul bersama petinggi Kompas Gramedia Group, elite PDIP dan misionaris Katolik. Atas nama kesamaan kepentingan ideologi, merumuskan sebuah konspirasi jahat.

"Kita sudah berhasil membawa Jokowi - Ahok di posisi jabatan strategis DKI Jakarta, kini selanjutnya mempermulus jalan untuk memastikan Jokowi menjadi Presiden dan Ahok tampil memimpin Jakarta." Sembari menegaskan: "Ini tahapan finalisasi untuk menguasai Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim."

Dengan mengusung tema liputan "Indonesia Satu", crew redaksi Kompas bergerak lincah menyebarkan serangkaian isu dan opini penuh tipu muslihat ke ruang publik. Sasaran mendongkrak popularitas Jokowi - Ahok dan menghembuskan kebencian rakyat kepada elite dan partai non PDIP.

Hasilnya, dalam kurun waktu yang tidak lama, Jokowi - Ahok diposisikan sebagai figur fenomenal di panggung politik nasional jelang Pemilu 2014. Publik hampir setiap hari disuguhi berbagai berita dari aneka lakon dua boneka yang terus melenggang bebas mewakili ambisi cukong dan jaringan katolik.

Dengan mengabaikan visi, Jokowi - Ahok hadir bagai sinetron berdurasi tanpa batas menyihir pembaca dan pemirsa. Mulai dari serangkaian kisah blusukan Jokowi yang menguras anggaran miliaran rupiah dari APBD, hingga celoteh penuh amarah tanpa etika diperankan secara membabi-buta oleh Ahok. Mirip pertunjukan "topeng monyet", yang setiap gerak-geriknya sudah terlatih dan sepenuhnya dikendali oleh dalang alias cukong.

Jejak Hitam

Kompas punya sejarah panjang dalam kongsi kepentingan dengan cukong. Media utama milik kelompok Katolik ini, telah menjadi jaringan yang terus menggurita. Di tahun 1998 - 1999, Kompas sukses mencitrakan pengaruh Uskup Belo dalam pergolakkan politik paling spektakuler yang berujung pada pelepasan Timor-Timur dari wilayah NKRI.

Uskup Belo dikesankan bagai pahlawan kemanusiaan yang secara sporadis menyudutkan ABRI (TNI) sebagai penjahat HAM dalam serangkaian kasus pembantaian massal di Timor-Timur. Tudingan tanpa bukti itu, nyaris setiap hari menghias halaman utama koran Kompas dan memicu intervensi kekuatan asing.

Setelah setahun Timor-Timur lepas dari NKRI, publik kemudian baru menyadari ternyata: Uskup Belo dan Kompas terlibat bermain mata untuk memuluskan kepentingan cukong yang mengincar sumber kekayaan minyak di Laut Timor. Dan untuk hajat busuk itu, maka jalan ekstrim disintegrasi pun dimainkan.

Sangat menyedihkan, konspirasi Kompas dan gereja Katolik yang dipimpin oleh Uskup Belo sukses menyulut api kebencian di hati rakyat Timor-Timur. Di mana ratusan ribu warga Indonesia yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa yang puluhan tahun menetap di Timor-Timur menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi, diusir dan ribuan dari mereka kehilangan nyawa serta harta bendanya.

Tragedi berdarah lepasnya Timor-Timur (Timor Leste) dari wilayah Indonesia adalah fakta sejarah yang tak terlupakan. Wilayah yang berpenduduk mayoritas Katolik tersebut oleh Kompas sangat berkepentingan untuk menjadikannya sebagai negara boneka dalam kendali Australia, Eropa dan Amerika.

Timor Leste memiliki potensi sumber kekayaan alam dan berada di zona strategis serta berdampingan dengan NTT yang berpenduduk mayoritas Katolik. Dan oleh Australia, Timor Leste telah dijadikan pangkalan militer yang setiap saat dapat memperluas pengaruhnya dengan mencaplok kawasan di sekitarnya. Jalan kearah itu semakin terbuka lebar. Dan lagi-lagi, Kompas menyembunyikan rencana licik itu dari perhatian publik.

Bagaimana dengan Jokowi - Ahok...?

Kompas Gramedia Group, cukong dan basis jaringan Katolik dengan mencolok tengah gencar memainkan "disintegrasi politik" yang memporak-porandakan tatanan sosial di negeri ini. Melalui penunggangan PDIP, Jokowi dipaksakan tampil sebagai boneka mereka untuk dipersiapkan memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Skenario busuk itu tidak lain bertujuan untuk memperluas pengaruh Katolik dan cukong dalam penguasaan negara, sentra ekonomi-keuangan dan sebagainya. Ambisi itu sangat nyata, dan secara terbuka tokoh Katolik paling berpengaruh, Frans Maknis Suseno menyampaikan pesan berupa ancaman: "Bila Jokowi tidak jadi presiden maka Indonesia akan rusuh..."

Pernyataan misionaris Katolik Frans Maknis Suseno, tidak berbeda dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Uskup Belo: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia..."

Cara pandang para tokoh Katolik yang berkonsiprasi dengan cukong, membuat banyak pihak bertanya: "Di mana sikap nasionalisme Megawati dan politisi PDIP...?".

Hem, uang dan kerakusan kekuasaan telah melunturkan spirit nasionalisme elite partai. Masa depan rakyat di negeri ini tengah berjalan menuju jurang kehancuran. Prihatin !

by Faizal Assegaf
 Katolik Tidak Berafiliasi Dengan Ummat Islam…?

    Cetak  

    Post 19 Maret 2014
    By faizal assegaf  

da vinci code dan brown vb1

"Kalian punya partai politik, tapi kami menguasai jaringan media, sponsor keuangan dan akses lobi internasional."

Kalimat pendek penuh makna itu secara tersirat menjadi spirit dan doktrin gerakan politik misionaris Katolik di negeri ini. Dan terbukti, lebih dari 40 tahun, kedigdayaan Katolik tumbuh dalam aneka industri media massa dan jaringan bisnis percetakan: Kompas Gramedia Group.

Katolik sebagai agama peninggalan kolonial Belanda dan Portugal di Indonesia, memiliki keunggulan dan kian menancapkan taringnya di berbagai sektor strategis nasional. Namun menariknya, kekuatan yang demikian solid dan sangat berpengaruh tersebut tidak banyak diketahui oleh publik.

Tetapi bagi mereka yang telibat dalam dunia jurnalisme dan aktivis pergerakan, sangat memahami secara mendalam serangkaian "permainan kotor" politik para misionaris Katolik. Yakni, adanya "grand design" dari ambisi terselubung ekstrimis Katolik untuk menguasai sentra-sentra kehidupan bangsa dan negara.

Di permukaan lakon Katolik tampil sebagai agama yang gencar menghembuskan isu humanisme, pluralisme, demokrasi, HAM dan toleransi. Namun di balik semua pencitraan itu, berbagai jaringan Katolik sangat agresif memporak-porandakan kehidupan rakyat.

Sebut saja, konspirasi elite Katolik terlihat mencolok dari peran media Kompas dan gerakan ribuan relawan dari ratusan yayasan yang berada di bawah kendali Kompas Gramedia Group, kian bergerak mendorong "kebangkitan politik dalam penyatuan kepentingan syahwat cukong (kapitalis) dan PDIP".

Persenyawaan dari perpaduan jaringan Katolik, cukong dan PDIP tersebut, secara perlahan namun pasti, dengan cepat mengantarkan Jokowi- Ahok sebagai produk politik paling mutakhir dan penuh tipu muslihat di perhelatan pemilu 2014.

Realitas tak elok itu sesungguhnya telah menjadi perbincangan serius yang hampir merata di berbagai kalangan elite bangsa. Dan secara spesifik telah memicu kesadaran kaum muda di pusat-pusat kajian dan komunitas aktivis pergerakan. Yakni, memahami bahwa Jokowi-Ahok hadir tak sekedar mengisi ruang demokrasi secara alami, namun memiliki tujuan mewakili kepentingan terselubung Katolik, cukong dan PDIP.

Di era kekuasaan Megawati saat menjabat selaku Presiden, sebenarnya praktek kejahatan penjualan aset-aset negara dan skandal BLBI merupakan rangkaian fakta yang secara mencolok melibatkan persekongkolan para cukong, elite Katolik dan PDIP. Namun fakta korupsi tersebut berlalu tanpa adanya proses penegakkan hukum.

Konon dalam sebuah pertemuan terbatas, Jakob Oetama memperlihatkan kegembiraannya dengan menegaskan bahwa, "kasus penjualan aset-aset negara dan skandal BLBI yang tak tersentuh hukum, merupakan keberhasilan dan kemenangan besar bagi para cukong, misionaris Katolik dan elite PDIP."

Jakob Oetama adalah pendiri dan pemilik Kompas Gramedia Group yang oleh para jema'at gereja dan aktivis Katolik, dengan bangga menjulukinya sebagai "Uskup Pers" Indonesia. Sebuah jabatan tertinggi dalam struktur industri media yang terbilang sukses memadukan doktrin agama dan pragmatisme pers sebagai sarana bisnis, jaringan lobi internasional serta corong perjuangan kepentingan ideologi.

Seorang sahabat, mantan jurnalis senior dari sebuah majalah terkemuka nasional, melontarkan pertayaan kritisnya: "Mengapa misionaris Katolik dan para cukong tidak ingin menjalin afiliasi dengan ummat Islam untuk membangun dan memajukan kehidupan rakyat banyak...?".

Pertanyaan itu mengingatkan kita pada ungkapan penuh kebencian dan sinisme dari tokoh Katolik Timor Leste, Uskup Belo di akhir tahun 1998: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan Indonesia...".

Sikap Uskup Belo, sang separatis Katolik Timor Leste itu, jelas sangat naif dan masih terasa relevan sebagaimana tergambar di atas. Yakni, bila konspirasi politik Katolik, cukong dan PDIP memaksakan kepentingan kelompok dengan menafikan aspirasi rakyat banyak, maka tak mustahil, negeri ini akan terjebak dalam gejolak berkepanjangan dan ancaman disintegrasi di masa depan.

by Faizal Assegaf http://visibaru.com/index.php/kolom/1478-katolik-tidak-berafiliasi-dengan-ummat-islam%E2%80%A6.html
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi Kampanye www.visibaru.com #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia­ :
www.SelamatkanIndone­sia.com
visibaru.com - HOME

Thursday, 24 July 2014

Prabowo Bergoyang Bersama Nusa Tenggara Timur



sdra"ku

dan shbat"ku,,, yakin dan percayalah,,, Prabowo-Hatta pemenangnya,, jgn

takut tebarkan kebenaran, jgn ciut NYALI kita,,, Insha Allah kebenaran

itu NYATA dan sesungguhnya Allah SWT maha Kebenaran. Semoga kita slalu

dlm lidg Allah SWT. Aammiinnn,,,
VIDEO

AMATIR KECURANGAN. INI BARU SATU TPS MUNGKIN DITEMPAT LAIN LEBIH

LAGI...BROOOOOOOOOOOOOO. LIHAT, AMATI , KOMENT DAN SEBARKAN!

BUSUK..BUSUK..BUSUK....BUSUK..
Play Videosi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding sejumlah pihak, baik

kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah terjadi kejanggalan.

Untuk itu, TNI dan Polri sebagai intitusi negara yang dianggap mendokumentasikan hasil

perhitungan suara di tingkat TPS dan PPK seluruh Indonesia, didesak untuk membuka dokumen

internal tersebut.

“Untuk apa TNI-Polri dilibatkan sebagai petugas dokumentasi hasil perhitungan suara di

setiap TPS dan PPK jika dengan alasan menjaga netralitasnya TNI-Polri tidak mau berhadapan

dengan rakyat tetapi membiarkan kegaduhan dan kerusuhan antar rakyat. Mereka menjadi pihak

yang paling bertanggungjawab atas keamanan, ketenangan, keselamatan negara dan rakyat,” ujar

Sekjen Centre For Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh dalam diskusi

Benarkah Penyelenggaraan Pilpres Bebas dari Campur Tangan Peserta Pemilu dan Intervensi

Asing di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Pengamat intelijen ini menilai, Polri dan TNI seharusnya lebih mengedepankan kejujuran dan

tanggungjawabnya sebagai aparat keamanan. Apalagi keduanya terikat kuat dengan Sapta Marga

dan sumpah prajurit untuk setia dan membela negara atau konsitutusi.

“Ini adalah pola operasi intelijen. Di mana pelibatan institusi secara Undang-undang tidak

boleh. Polri dan TNI tidak boleh sebagai pelaksana pemilu,” jelasnya.

Dalam kondisi dan situasi yang berpotensi mencederai demokrasi dan memicu kerusuhan

horizontal akibat dampak kecurangan kata Umar, kedua institusi tersebut wajib tampil dan

mengambil tanggungjawab penuh untuk mengembalikan tupoksi KPU ke proporsinya semula.

“Di sini saya masih prasangka baik. Jika Polri dan TNI benar-benar netral dan Sapta Margais,

peka sebagai keamanan. Maka harus keluarkan dokumen tersebut (perhitungan suara),” tegasnya.
- See more at:

http://www.kompasislam.com/2014/07/23/bongkar-kecurangan-pilpres-tni-polri-didesak-buka-doku

mentasi-hasil-penghitungan-suara/#sthash.OrxSa2O2.dpuf

Tuesday, 22 July 2014

Full Pernyataan Prabowo Resmi Menolak Hasil Penghitungan KPU Pemilu 2014

PERNYATAAN PRABOWO SUBIANTO
22 JULI 2014

Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak perlu berjuang di bidang politik.


Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah
pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih
dan yang adil.

Kalu ada yang mencoblos pulihan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU.

Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil sikap sebagai berikut:


1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU
bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak
peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.


4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan
harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.

5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden.


Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional
kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu
kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Kami
tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat
dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan
cara yang demokratis dan terhormat.

Bagi setiap rakyat
Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang.
Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai.

Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.

- - -


Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk
selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi,
di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan
apapun.

H. Prabowo Subianto

Monday, 21 July 2014

Pigi jo deng dia. voc. Doddie romantic x

Prabowo Subianto:

"Saudara-saudara
sekalian, dari sejak awal saya selalu mengatakan bahwa kita mengikuti
dan taat asas dan kita taat hukum serta aturan main. Saya selalu
katakan, kita ikut aturan. Seluruh bangsa sedang membangun demokrasi yang artinya sedang mengikuti taat aturan demokrasi, jadi kita serahkan kepada KPU.


Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita
berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji,
bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada
Allah SWT. "
Photo: Prabowo Subianto: "Saudara-saudara sekalian,
dari sejak awal saya selalu mengatakan bahwa kita mengikuti dan taat
asas dan kita taat hukum serta aturan main. Saya selalu katakan, kita
ikut aturan. Seluruh bangsa sedang membangun demokrasi yang artinya
sedang mengikuti taat aturan demokrasi, jadi kita serahkan kepada KPU.
Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita
berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji,
bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada
Allah SWT. "

Wednesday, 16 July 2014

Contoh Pedang Jepang Roll 15 Trilyun Rupiah (5)



Propaganda Stigmatisasi Jokowi Karena Didukung Oleh Banyak Media





Pengamat media Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Iswandi Syahputra, khawatir dengan pemberitaan di media massa terkait
masalah pemilihan presiden (pilpres). Pemberitaan dinilainya dapat
memicu perpecahan di Indonesia.



“Berita media yang bertubi-tubi menerpa masyarakat itu merupakan proses
stigmatisasi. Satu kubu bisa membenci kubu lain seperti orang yang
bermusuhan. Jika stigma kubu lawan adalah musuh sudah terbentuk, maka
tunggulah saatnya terjadi perang saudara,” ujarnya di Jakarta, Rabu
(16/7/2014).



Iswandi melanjutkan, sejak awal media telah mengalami polarisasi
berdasarkan dukungannya terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. Dia
pun melihat saat ini hampir tidak ada media yang tidak berpihak.



“Hampir seluruh media sudah berpihak dalam pilpres ini. Mayoritas dari
media mainstream terlihat dengan jelas berpihak pada pasangan nomor dua.
Berkolaborasi dengan lembaga survei, tiap hari isi beritanya quick
count melulu. Ini pasti ada tujuannya,” jelasnya.



Dia menilai keberpihakan media tersebut justru akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Salah satunya dalam masalah quick count.



“Media itu diyakini sebagai salah satu pilar demokrasi. Bagaimana media
dapat ciptakan iklim demokratis jika dalam pilpres sudah tidak netral
dan berpihak. Demikian juga dengan quick count,

bagaimana mau quick count mau benar kalau dibayar pasangan tertentu. Ini anomali demokrasi”, jelasnya.



Bahkan saat ini, media massa seperti pihak yang ikut bersaing dalam
pilpres. Sesama media saling menjatuhkan. Padahal media memiliki
kekuatan membentuk opini publik. Di tingkat bawah, berita media bisa
dipegang sebagai nilai baik dan buruk oleh masyarakat.



“Masyarakat jadi bisa terpicu konflik jika media ikut-ikutan mendukung
pasangan tertentu. Media membuka jalan bagi terciptanya perang saudara,”
ucap mantan komisioner KPI itu.



Untuk itu Iswandi menghimbau, dalam kondisi politik sudah panas saat
ini, sebaiknya media menjalankan fungsi jurnalisme damai. “Jangan
memanasi situasi, tapi beri solusi. Buatlah berita dengan pertimbangan
‘jika’ ‘maka’. Jika saya beritakan ini maka dampaknya seperti ini,”
katanya



Ia mengingatkan, negara Yugoslavia tutup usia pada umur 88 tahun
demikian juga Uni Soviet yang besar dan kokoh bubar pada umur 74 tahun
karena konflik. “Mengerikan sekali jika Indonesia bubar menjelang usia
69 tahun akibat perang saudara dan itu terjadi karena media ikut
memanasi situasi,” tandasnya.

Sunday, 13 July 2014

Our Mission: Stop Hamas Terrorism



"I
want them here," Mohammed's mother says through tears. "I want these
women to support me." What happened when amid rocket fire Israeli
mourners visited the family of the murdered Palestinian teenager:
http://ow.ly/z5PZu In this together: The uncle of the slain Israeli
teenager Naftali Fraenkel consoles Hussein Abu Khdeir, father of
Mohammed.
"I want them here," Mohammed's mother says through tears.
"I want these women to support me." What happened when amid rocket fire
Israeli mourners visited the family of the murdered Palestinian
teenager: http://ow.ly/z5PZu In this together: The uncle of the slain
Israeli teenager Naftali Fraenkel consoles Hussein Abu Khdeir, father of
Mohammed.
The family of slain Palestinian teenager received
condolences from an unlikely source Tuesday: Israelis who had asked to
come and mourn with them.

The scene was predictably awkward, even
painfully so. But as NPR's Ari Shapiro reported for today's Morning
Edition, the visit also brought a moment of grace for many of those
involved.

The Abu Khdeir family lives in East Jerusalem, miles
from the violence around Gaza, where militants have been firing rockets
and Israel has launched airstrikes this week. With those tensions as a
backdrop, a group of Israelis visited the family Tuesday, despite some
relatives' concerns that such a visit might be used as a public
relations stunt.

Here's how Ari describes the scene:

   
"A huge group of Israelis has just pulled up in a tour bus, and people
are arriving, some wearing yarmulkes, some wearing headscarves. They are
young, and old, wearing sunglasses and flip-flops or somber button-up
shirts and slacks.

    "The murdered teenager's uncle stiffly
stands to greet his visitors. He tells me his culture of hospitality
compels him to greet these guests warmly.

    " 'I am an Arab,' he says. 'As long as they are in my house, I cannot turn them back. They are welcome in my house.'

   
"A cousin, Nihaya Abu Khdeir, stands to the side. She says she has
mixed feelings. 'We have our culture and our respect. We can't just tell
them to go, even if we want them to.'

    "So, the Israelis sit awkwardly in the plastic chairs."

They
have come to apologize for the behavior of extremists, they say. But
not all the relatives want the visitors there; one woman screams not to
let others in.

Explaining why she came, teacher Nena Leibel tells
Ari, "I personally think that any time one person does something good
for another person, this world gets a little better."

Leibel
brought dates and coffee as a gift for the family. But as Ari says, "one
of Abu Khdeir's aunts told her, 'I don't want anything from you.' So
she hangs on to them."

Ari asks another visitor, Ruth Danziger, if it's hard to make such gestures when attacks are underway.

"Maybe," she says. But, she adds, "I think the peace will come from the people, not from our leaders."

Eventually, the Israeli women gather near Mohammed's mother in an extraordinary scene, as Ari describes it:

   
"In the center of the grape arbor, Mohammed Abu Khdeir's mother Suha
sits, weeping over the loss of her son. Many of the Israeli women around
her are crying, too.

    "She speaks Arabic to my interpreter, who translates.

    " 'I want them here,' she says through tears. 'I want these women to support me.' "

As
he left, Ari says, Leibel stopped him to say that the gifts she had
brought — dates and coffee — were finally accepted. In return, she got a
hug, she says.

Our Mission: Stop Hamas Terrorism



"I
want them here," Mohammed's mother says through tears. "I want these
women to support me." What happened when amid rocket fire Israeli
mourners visited the family of the murdered Palestinian teenager:
http://ow.ly/z5PZu In this together: The uncle of the slain Israeli
teenager Naftali Fraenkel consoles Hussein Abu Khdeir, father of
Mohammed.
"I want them here," Mohammed's mother says through tears.
"I want these women to support me." What happened when amid rocket fire
Israeli mourners visited the family of the murdered Palestinian
teenager: http://ow.ly/z5PZu In this together: The uncle of the slain
Israeli teenager Naftali Fraenkel consoles Hussein Abu Khdeir, father of
Mohammed.
The family of slain Palestinian teenager received
condolences from an unlikely source Tuesday: Israelis who had asked to
come and mourn with them.

The scene was predictably awkward, even
painfully so. But as NPR's Ari Shapiro reported for today's Morning
Edition, the visit also brought a moment of grace for many of those
involved.

The Abu Khdeir family lives in East Jerusalem, miles
from the violence around Gaza, where militants have been firing rockets
and Israel has launched airstrikes this week. With those tensions as a
backdrop, a group of Israelis visited the family Tuesday, despite some
relatives' concerns that such a visit might be used as a public
relations stunt.

Here's how Ari describes the scene:

   
"A huge group of Israelis has just pulled up in a tour bus, and people
are arriving, some wearing yarmulkes, some wearing headscarves. They are
young, and old, wearing sunglasses and flip-flops or somber button-up
shirts and slacks.

    "The murdered teenager's uncle stiffly
stands to greet his visitors. He tells me his culture of hospitality
compels him to greet these guests warmly.

    " 'I am an Arab,' he says. 'As long as they are in my house, I cannot turn them back. They are welcome in my house.'

   
"A cousin, Nihaya Abu Khdeir, stands to the side. She says she has
mixed feelings. 'We have our culture and our respect. We can't just tell
them to go, even if we want them to.'

    "So, the Israelis sit awkwardly in the plastic chairs."

They
have come to apologize for the behavior of extremists, they say. But
not all the relatives want the visitors there; one woman screams not to
let others in.

Explaining why she came, teacher Nena Leibel tells
Ari, "I personally think that any time one person does something good
for another person, this world gets a little better."

Leibel
brought dates and coffee as a gift for the family. But as Ari says, "one
of Abu Khdeir's aunts told her, 'I don't want anything from you.' So
she hangs on to them."

Ari asks another visitor, Ruth Danziger, if it's hard to make such gestures when attacks are underway.

"Maybe," she says. But, she adds, "I think the peace will come from the people, not from our leaders."

Eventually, the Israeli women gather near Mohammed's mother in an extraordinary scene, as Ari describes it:

   
"In the center of the grape arbor, Mohammed Abu Khdeir's mother Suha
sits, weeping over the loss of her son. Many of the Israeli women around
her are crying, too.

    "She speaks Arabic to my interpreter, who translates.

    " 'I want them here,' she says through tears. 'I want these women to support me.' "

As
he left, Ari says, Leibel stopped him to say that the gifts she had
brought — dates and coffee — were finally accepted. In return, she got a
hug, she says.

Thursday, 10 July 2014

PRING PETUK ANTI PANAS

#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia­ :
MERDEKA.COM. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tak persoalkan perbedaan hasil hitung cepat di pilpres kemarin. Dia hanya mengkritisi kubu Jokowi-JK yang sudah deklarasi kemenangan saat TPS-TPS belum selesai menghitung suara.

"Persoalannya kredibilitas (survei) itu nanti akan ditentukan pastinya tanggal 22 Juli, jadi saya kira masalahnya adalah pada saat quick count belum tuntas dinyatakan selesai ada pihak yang mengklaim menang itu problemnya," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7).

Menurut dia, tidak masuk akal Kubu Jokowi-JK melakukan deklarasi pada Pukul 14.00 WIB. Dia melihat ini strategi Jokowi-JK jika nanti saat real count KPU menyatakan Prabowo-Hatta maka akan dituduh curang.

"Jam 2 di saat perhitungan belum selesai di Indonesia bagian barat sudah dinyatakan menang itu problem yang menurut hemat kami menimbulkan situasi dimana ada skenario dia ingin mengklaim menang kemudian kalah seolah-olah ada kecurangan," tegas Muzani.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, deklarasi yang terlalu dini hanya sebuah pembenaran semata. Dia melihat, dari dahulu memang PDIP selalu bermain persepsi.

"Inikan ada sebuah tindakan pembenaran apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kita hanya kecurangan yang bisa mengalahkan. Dari dulu bermainnya seperti itu bermain persepsi bermain seolah-olah bermain ya anu, ya anu," lanjut dia.

Wednesday, 9 July 2014

Satu Hati Untuk Indonesia



Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count).


Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count)
dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)

Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%

Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.

http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html

Silahkan disebarkan , ‪#‎jagasuaraPRABOWOHATTA‬
Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count). 

Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count) dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)

Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%

Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.

http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html

Silahkan disebarkan , #jagasuaraPRABOWOHATTA

Party Of Gerindra(Gerakan Peduli Indonesia) :U.S.A & Canada Part 3 (HD-K5)

PrabowoHatta & NKRI HARGA MATI !!!
STRIKE BACK !!! Selamat siang sahabat di seluruh tanah air,

Apakah sahabat ‪#‎SudahCoblosPeciPrabowo‬?
Mari kita kawal dan awasi jalannya penghitungan suara di TPS
masing-masing. Jika ada kecurangan, mohon laporkan ke halaman ini atau
melalui aplikasi Jaringan Gerindra atau dengan mengakses www.JaringanGerindra.com

Terima kasih dan salam Indonesia Raya!
GERINDRA - Gerakan Indonesia Raya
jaringangerindra.com